Prabu NUsantara

Beberapa hari ini media sibuk dengan liputan pemerintahan baru Jokowi-JK. Mulai dari gaya blusukan oleh sang Presiden yang pun juga diikuti oleh para pembantunya sampai pada isu dan pengambilan kebijakan oleh para penguasa baru negeri ini. setiap media punya gaya bahasa berbeda dalam memberitakan mereka kepada public, hal ini yang membuat penulis tertarik dalam membaca satu inti berita berulang-ulang dari media yang satu ke media lainnya.

 

Beberapa pekan setelah pelantikan santer di beberapa media diantaranya tentang Menteri “nyentrik” Susi Pudjiastuti, Isu kenaikan harga BBM Subsidi, kontroversi dana Kartu “sakti” Presiden sampai pada ide sang Mendagri Tjahjo Kumolo yang membolehkan kolom agama pada KTP dikosongkan.

Hal ini menjadi pembicaraan ramai dikalangan masyarakat, ada yang mendukung tetapi banyak juga yang menyesalkan ide tersebut. Dari beberapa pernyataan Mendagri media online menyebutkan bahwa dasar pemikiran yang melatarbelakangi keputusan tersebut adalah keinginan mengakomodir beberapa agama yang dipeluk oleh masyarakat yang belum diakui resmi oleh pemerintah.

Tetapi apakah keputusan tersebut tidak mencederai Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara kita, yaitu sila pertama ketuhanan yang maha esa, selanjutnya dijabarkan juga pada pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 bahwa Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

Berdasarkan aturan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga Negara diwajibkan untuk percaya kepada tuhan yang maha esa melalui agamanya. Karena itu apabila kolom agama dapat dikosongkan hal ini sangatlah bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945.

Sebagaian kalangan bahkan mengecam dan menyebutkan bahwa ide pengosongan kolom agama tersebut adalah sebuah pemikiran yang tidak produktif bagi kelangsungan kehidupan berbangsa di negeri ini. Lantas apakah itu salah satu bagian dari revolusi mental???

#RIMANEWS

Duet capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa  sudah menyerahkan visi dan misi serta program aksi jika terpilih memimpin Indonesia. Visi dan misi serta program aksi tersebut disertakan dalam pendaftaran ke KPU masing-masing pada Senin (19/5) dan Selasa (20/5).

Dari visi misi inilah, kedua pasangan capres menjabarkan dalam beberapa program aksi.

Visi dan misi Prabowo-Hatta

Prabowo-Hatta mendeklarasikan visi yang sepenuh-penuhnya menjadi maksud dan tujuan dari para Pendiri Bangsa, yaitu:

Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat

Dan untuk itu Prabowo-Hatta akan mengemban MISI sebagai berikut :

1. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, aman dan damai, bermartabat, demokratis, berperan aktif dalam perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 45.

2. Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan percaya diri menghadapi globalisasi.

3. Mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak berbudaya luhur; berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif dan trampil.

Visi Misi Jokowi-JK

Untuk lima tahun kedepan, pemerintahan kami akan dipandu oleh visi sebagai berikut:

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Kami berkeyakinan bahwa tanggung jawab untuk membangun bangsa ke depan harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam kerja. Kekuatan rakyat adalah Gotong Royong, dimana rakyat secara bahu-membahu menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Kami menyadari untuk mewujudkan ideologi itu bukan kerja orang perorang ataupun kelompok. Ideologi memerlukan alat kolektif yang namanya gotong royong. Dengan kolektivitas itulah ruhideologi akan memiliki raga, keberlanjutan dan sekaligus kekuatan maha dasyat. Sedangkan kata-kata berdaulat, mandiri dan berkepribadian adalah amanat Pancasila 1 Juni 1945 dan TRISAKTI.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi diri bangsanya. Oleh karena itu, pembangunan, sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, merupakan upaya membangun kemandirian. Namun, kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian, tetapi didasarkan pada kesadaran akan adanya kondisi saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun antar-bangsa. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak diperlukan perkuatan kemampuan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian, mutlak harus dibangun dengan memperkuat kemampuan nasional di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci untuk mencapai kemajuan sekaligus kemandirian. Namun demikian, kemandirian yang dimaksudkan bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam suatu negara maupun bangsa. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antar bangsa semakin kuat. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya.

Kemandirian suatu bangsa tercermin, antara lain, pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok, yang disertai dengan keunggulan dalam inovasi, kreativitas, intergritas, dan etos kerja sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa harus ditandai dengan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan memiliki tingkat pendidikan, produktivitas dan harapan hidup yang tinggi. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, meningkatkan pendapatan dan pembagiannya, menyediakan infrastruktur yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum, yang berjalan dengan baik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu memberi keadilan bagi seluruh rakyatnya, menjamin hak-hak, keamanan, dan ketenteraman warganya tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.

Kepribadian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata. Kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya.

Upaya untuk mewujudkan Visi Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong itu akan ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1.Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2.Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara hukum.

3.Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

4.Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.

5.Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.

6.Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional

7.Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan Misi kedua capres di atas di kutif apa adanya (merdeka.com)

Pengamat LIPI Siti Zuhro mengatakan, seluruh capres dan cawapres memiliki fokus pembenahan yang tidak jauh berbeda satu sama lain. Di antaranya bidang ekonomi, sosial, reformasi kelembagaan atau birokrasi, masalah pertahanan keamanan, pluralisme/keragaman dan toleransi.

Menurut Siti, visi misi yang penting diwujudkan terkait kesejahteraan rakyat. Hal tersebut, harus dijelaskan lebih rinci agar tidak terlihat normatif saja.

"Visi misi utama untuk mensejahterakan rakyat yang diwujudkan melalui berbagai bidang itu yang perlu dijabarkan secara jelas dan terukur," ujar Siti kepada merdeka.com, Kamis (22/5).

Berikut plus minus visi misi capres Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta:

Menurut Pengamat LIPI Siti Zuhro janji tersebut belum sesuai harapan. Menurut dia, apalagi yang dibutuhkan selain wajib belajar 12 tahun.

Dalam visi dan misi yang diserahkan ke KPU, pasangan Prabowo dan Hatta ingin meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui program kesehatan, sosial, gama dan kebudayaan. Salah satunya memberikan jaminan sosial untuk fakir miskin, penyandang cacat dan rakyat terlantar.

Demi terlaksananya pemerataan dalam pelayanan publik serta pembangunan, Prabowo-Hatta juga mewajibkan para mahasiswa yang baru lulus untuk dikirim ke daerah tertinggal. Termasuk dokter yang baru lulus untuk memberikan pelayanan kesehatan di daerah miskin.

Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK punya niat yang sama dalam hal pemberantasan korupsi. Mereka berjanji akan memperkuat KPK demi terciptanya Indonesia yang bebas korupsi.

Pasangan Jokowi-JK dalam sembilan agenda prioritasnya berjanji serius memerangi korupsi dengan konsisten dan terpercaya.

"Kami akan mendukung keberadaan KPK, yang dalam praktik pemberantasan korupsi telah menjadi tumpuan harapan masyarakat," demikian isi visi dan misi pasangan Jokowi-JK yang diserahkan ke KPU dikutip merdeka.com, Kamis (22/5).

Sementara bagi Prabowo-Hatta memberikan janji akan memberantas semua pelaku korupsi. Terciptanya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

"Mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel, memperkuat KPK dengan menambah tenaga penyidik dan fasilitas penyelidikan, dan penguatan peranan KPK, kepolisian, kejaksaan dalam pemberantasan korupsi secara sinergis."

Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berjanji membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi dan efektif melayani. Pasangan tersebut berjanji akan menjunjung tinggi hak azasi manusia (HAM).

"Melindungi rakyat dari berbagai bentuk diskriminasi, gangguan dan ancaman, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan sila-sila Pancasila dan UUD 45," demikian ditulis dalam visi dan misi pasangan Prabowo-Hatta yang diserahkan ke KPU seperti dikutip merdeka.com, Kamis (22/5).

Seperti diketahui, Prabowo Subianto kerap dikait-kaitkan dengan kasus penculikan aktivis pada 1997-1998. Meski hal itu telah berlangsung belasan tahun lalu, kini isu tersebut kembali muncul di saat Prabowo mencalonkan diri sebagai capres bersama Hatta Rajasa.

Sementara Jokowi-JK juga berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Sebab kasus-kasus itu sampai saat ini masih menjadi beban sosial politik bagi bangsa Indonesia seperti; Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari- Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965.

"Kami berkomitmen menghapus semua bentuk impunitas di dalam sistem hukum nasional, termasuk di dalamnya merevisi UU Peradilan Militer yang pada masa lalu merupakan salah satu sumber pelanggaran HAM."

Karena itu, Jokowi berjanji akan memperjuangkan penghormatan terhadap HAM di lingkungan Negara-negara ASEAN untuk diimplementasikan sesuai kesepakatan yang sudah ditandatangani di dalam ASEAN-Charter.

Kasus kekerasan seksual yang marak terjadi belakangan juga menjadi salah satu fokus capres dan cawapres di Pilpres 2014 kali ini. Baik pasangan Prabowo-Hatta juga Jokowi- JK punya cara tersendiri mengantisipasi kasus kekerasan seksual tersebut.

Bagi pasangan Prabowo dan Hatta, kasus narkoba, perdagangan manusia menjadi tindakan kriminal yang wajib dihukum dengan berat. Perlindungan bagi perempuan dan anak juga menjadi fokus untuk pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra, PAN, Golkar, PPP, PKS dan PBB.

"Memberantas perdagangan manusia, membasmi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan hukuman berat bagi pelakunya, dan memberikan perlindungan yang efektif kepada perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya dari tindakan kekerasan dan kejahatan termasuk kejahatan seksual, serta meningkatkan status Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menuju Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak," demikian tulis Visi dan Misi Prabowo-Hatta yang diserahkan ke KPU, dikutip merdeka.com, Kamis (22/5).

Sementara untuk pasangan Jokowi-JK lebih detail menjelaskan visi dan misinya bagi perlindungan perempuan dan anak.

Salah satunya dengan melaksanakan semua UU untuk penghentian kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan upaya-upaya pencegahan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan alokasi anggaran serta mengembangkan dan menerapkan kerangka pemantauan dan evaluasi yang efektif. Segera membahas dan mengesahkan RUU kekerasan seksual.

"Kami berkomitmen menginisiasi pembuatan peraturan perundangan dan langkah-langkah perlindungan bagi semua Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang bekerja di dalam maupun di luar negeri. Memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh migran melalui: Memberikan pembatasan dan pengawasan peran swasta; Menghapus semua praktik diskriminatif terhadap buruh migran terutama buruh migran perempuan," tulis Visi Misi Jokowi-JK.

5. Kesehatan gratis

Baik Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK punya cara tersendiri dalam bidang kesehatan. Keduanya sesumbar akan memberikan berobat gratis bagi rakyat yang tidak mampu.

Namun visi dan misi ini dikritisi oleh Pengamat LIPI Siti Zuhro. Menurut dia, belum jelas implementasi dari janji-janji para capres dan cawapres itu.

"Kesehatan gratis untuk masyarakat yang kurang beruntung, akan seperti apa?" kritik Siti.

Dia berharap, agar visi misi para capres dijabarkan lebih detail. Khususnya untuk kesejahteraan rakyat.

"Intinya adalah perbaikan kualitas manusia Indonesia melalui kesejahteraan rakyat dan pembangunan bermartabat. Reformasi di level nasional dan lokal perlu ditegaskan dalam misi capres-cawapres, khususnya dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah," tegas dia.

Sumber : merdeka.com

Suhu politik Negara ini semakin hari semakin naik. Semua kalangan seakan ikut dalam arus politik yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Mulai dari pembicaraan yang sifatnya formal maupun non formal, dari diskusi yang selevel hotel berbintang sampai pada diskusi di warung kopi tema_nya satu, yakni PILPRES. Wajar saja karena beberapa bulan ke depan rakyat di negeri ini akan memilih pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan. Nasib rakyat ada pada hasil pemilihan 9 Juli mendatang.

Media pun sibuk dengan liputan mengenai pilpres ini, dari elektronik, cetak sampai pada media-media online. Beritanya yah kalau bukan mengenai Capres atau Cawapresnya, yah para tim suksesnya. Atau paling tidak para pengamat politik dari berbagai daerah yang berkomentar mengenai peluang kemenangan para kandidiat.

Ada yang menarik dari apa yang santer diberitakan beberapa hari terakhir yang menurut saya ini sedikit menggelitik perasaan saya sebagai generasi penerus dalam dunia pendidikan. Yaah.. hal yang saya maksudkan adalah REVOLUSI MENTAL yang diangkat oleh Jokowi ke dalam konsep visi nya kedepan. Menurut dia konsep revolusi mental yang diangkatnya dalah sebuah kepedulian terhadap apa yang terjadi saat ini di Negara tercinta. Hal yang mendasar adalah mengenai karakter bangsa kita yang mulai terkikis oleh arus perubahan zaman.

Dalam sebuah wawancara oleh media cetak nasional di Makassar beberapa saat yang lalu
Jokowi mengatakan, jika karakter bangsa telah tertanam kuat, maka negara dapat maju dengan pesat. Dia mencontohkan sejumlah negara yang melakukan penguatan karakter, misalnya Jepang dan Jerman. "Mereka memiliki mental yang positif. Oleh sebab itu, berulang-ulang saya menyebut itu," ujarnya.

Tentunya hal ini adalah angin segar bagi kita yang masih peduli terhadap nasib bangsa kita kedepannya. Persoalan karakter dan mental ini merupakan hal yang sangat prinsipil menurut saya. Kita tentunya tidak bisa menutup mata bagaimana hampir setiap menit media-media menyajikan fakta dan kejadian yang begitu jauh dari karakter kita sebagai bangsa yang beradab. Ironinya lagi tingkat pelanggaran hukum yang terjadi saat ini tidak mampu lagi kita petakan. Penyebarannya hampir di setiap daerah, pelakunya pun tak mengenal batas usia.

Belum lagi kalau kita bicara mental korup yang saat ini sedang menjadi penjajah nomor satu bagi system yang ada di Negara kita. Trias Politica yang ada pun hampir semua tak mampu menahan diri untuk tidak melakukan korupsi. Yaah.. Legislatifnya, yaah Eksekutifnya, yaah Yudikatifnya.. miris rasanya.